Dalam penanganan kasus besar seperti suap ekspor CPO, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya menyebutkan nama tersangka atau menyajikan angka kerugian negara. Yang ditampilkan kepada publik jauh lebih visual dan simbolik: uang tunai Rp 2 triliun rupiah, tertata rapi dalam tumpukan tinggi dan dijaga aparat bersenjata lengkap.
Sebagian publik menganggap ini sekadar “pamer” atau aksi teatrikal. Namun jika ditelaah dari perspektif strategi komunikasi dan branding institusi, tindakan ini adalah manuver visual yang penuh perhitungan. Setidaknya, ada tiga pesan inti yang ingin disampaikan Kejagung: legitimasi kelembagaan, efek psikologis publik, dan pemulihan kepercayaan.
1. Membangun Legitimasi Kelembagaan
Di era krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum, simbol lebih penting dari sekadar pernyataan.
Menampilkan barang sitaan—uang tunai, mobil mewah, atau barang berharga lainnya—menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan. Tindakan ini mengubah sesuatu yang abstrak (misalnya pasal-pasal atau nilai kerugian negara) menjadi visual konkret.
Dalam branding institusi publik, ini disebut proof of performance—bukti fisik yang memperkuat kredibilitas. Seperti yang ditegaskan David A. Aaker dalam Building Strong Brands (1996), kredibilitas adalah pilar utama brand equity, dan itu hanya bisa diperoleh dari tindakan nyata yang dapat dilihat publik.
2. Menciptakan Efek Psikologis dan Kontrol Narasi
Menunjukkan barang bukti korupsi dalam bentuk visual menciptakan dua efek psikologis:
Efek jera terhadap pelaku potensial, Kepuasan emosional bagi publik yang menuntut keadilan
Lebih dari itu, ini adalah strategi framing komunikasi. Dalam ilmu komunikasi disebut controlled framing strategi untuk menguasai cara publik mengingat sebuah peristiwa.
Di dunia di mana perhatian publik singkat dan mudah teralihkan, gambar jauh lebih kuat daripada kata-kata. Visual tumpukan uang menjadi simbol yang melekat dalam ingatan masyarakat. Bukan hanya tentang angka Rp 2 triliun, tapi tentang keseriusan negara dalam menindak korupsi.
3. Memulihkan Public Trust dan Simbol Negara Hadir
Tindakan ini juga merupakan bentuk komunikasi simbolik. Bahwa negara hadir. Bahwa hukum tak tunduk pada kekuasaan ekonomi atau politik. Dalam konteks kasus ekspor CPO yang melibatkan elite perusahaan besar seperti Wilmar Group tindakan ini menjadi sinyal bahwa:
- Tidak ada yang kebal hukum
- Keadilan bukan milik segelintir elite
- Negara serius menegakkan hukum, bahkan jika menyentuh “orang besar”
Branding institusi publik hari ini tidak bisa hanya mengandalkan jargon, tapi butuh simbol-simbol kuat yang bisa dirasakan masyarakat.
Ini Bukan Sekadar “Pamer”, Tapi Strategi Branding Institusional
Mempertontonkan barang sitaan korupsi adalah bagian dari strategi komunikasi visual Kejagung yang bertujuan membangun legitimasi, efek psikologis, dan kepercayaan masyarakat.
Bagi sebagian orang, ini terlihat berlebihan. Tapi dalam dunia attention economy, hanya simbol yang kuat yang mampu bertahan di ingatan publik.
Kejagung, sadar atau tidak, sedang membangun brand authority institusi penegak hukum—bahwa mereka tegas, kredibel, dan profesional. Dan strategi ini, sejauh ini, berhasil menarik perhatian sekaligus dukungan publik.
